KOTA MADIUN || Matraman.Bratapos.com - Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam jabatan gelombang 2 tahun 2024 di Kota Madiun diduga kuat terlibat praktik pungutan liar (pungli). 

Dugaan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum LSM Garis Pakem Mandiri Madiun, Udin Pakem, yang menyebut bahwa ada indikasi pungli yang dilakukan terhadap peserta PPG PAI. Modus yang digunakan adalah meminta pembayaran sodaqoh yang disetorkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Madiun.

Menurut Udin, berdasarkan informasi yang diterima oleh LSM yang dipimpinnya, biaya untuk penyelenggaraan PPG PAI sebenarnya sudah diatur dengan jelas. Pembiayaan untuk program ini seharusnya berasal dari empat sumber yang telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI No. 57 Tahun 2024. 

"Keempat sumber pembiayaan tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Agama RI, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan, serta Lembaga Negara atau Pemerintah Non Struktural," ungkap Udin Pakem, Selasa (14/1/2025).

Lebih lanjut, ia juga menyatakan bahwa tidak ada sumber pembiayaan lain selain yang disebutkan dalam Keputusan tersebut. Namun, informasi yang kami diterima selaku Lembaga Monitoring menunjukkan bahwa terdapat pungutan kepada peserta PPG PAI sebesar Rp6.250.000 per calon mahasiswa PPG. 

"Ada dugaan, pembayaran tersebut dilakukan melalui koordinator yang kemudian disetorkan ke Baznas Kota Madiun dengan dalih untuk membayar sodaqoh. Hal ini sangat janggal dan menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi dan logika dari pungutan tersebut," jelasnya.

Udin Pakem juga mengatakan bahwa selaku Lembaga Monitoring, ia berencana untuk menelusuri lebih dalam mengenai kebenaran informasi tersebut, apakah benar memang modus operandi pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Disini kami LSM Garis Pakem Mandiri, akan terus mengawasi dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan pungli tersebut, serta memastikan bahwa proses penyelenggaraan PPG PAI di Kota Madiun berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tandas Udin Pakem.

Terpisah, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Madiun, Zainut Tamam, saat dikonfirmasi bratapos.com pada Selasa siang (13/01/2025) di kantornya, terkait dugaan adanya pungutan atau pembayaran infaq sebesar Rp 6.250.000 yang dibebankan kepada peserta Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAIS. Dalam konfirmasinya menyatakan bahwa ia tidak pernah mendengar atau mengetahui informasi tersebut.

"Saya baru bertugas di Kemenag Kota Madiun sejak bulan Agustus tahun ini, dan pelaksanaan PPG sudah berjalan sebelumnya. Program PPG PAIS ini dibiayai oleh Lembaga Non-Struktural Pemerintah, yaitu Baznas Kota Madiun, yang menanggung biaya untuk sekitar 57 orang tenaga honorer guru SD, SMP, SMA dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Madiun yang belum bersertifikasi," jelas Zainut Tamam.

Menurutnya, program tersebut telah melalui mekanisme aplikasi Siaga dan dilaksanakan melalui kerjasama antara Baznas Kota Madiun dan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) IAIN Ponorogo. Ia juga menegaskan bahwa pihak Kemenag Kota Madiun tidak terlibat langsung dalam urusan administrasi atau pendanaan terkait PPG PAIS ini.

"Terkait isu dugaan pungutan tersebut, saya tidak pernah mendengar dan tidak mengetahui adanya informasi tersebut," tambah Zainut Tamam.

Sementara itu, Ketua Baznas Kota Madiun, HM Iskandar, MPDI, saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai dugaan pungutan tersebut. Namun, hingga pukul 16.18 WIB, pesan WhatsApp yang dikirimkan oleh media ini tidak mendapat respons. Selain itu, beberapa kali upaya untuk menghubunginya melalui telepon juga tidak diangkat.