Tuban || Mataraman-Bratapos.com- Kunjungan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta, Senin (05/08/25), menuai sorotan publik. Pasalnya, kegiatan yang diikuti sejumlah pejabat Pemkab Tuban itu dinilai kurang transparan, terutama terkait siapa saja yang ikut serta dalam rombongan.

Didampingi Wakil Bupati Joko Sarwono dan belasan pejabat dari lingkungan pemerintah daerah, kunjungan ini diklaim sebagai bagian dari agenda rutin program Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) yang digagas Direktorat Wilayah III KPK.

Setidaknya terdapat 18 pejabat yang hadir dalam kunjungan tersebut, termasuk Sekda Tuban, Kepala Inspektorat, Kepala BPKPAD, serta sejumlah kepala dinas yang membidangi anggaran dan pelayanan publik.

Kepala Dinas Kominfo Tuban, Arif Handoyo, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari evaluasi berkala yang dilakukan KPK terhadap sejumlah pemerintah daerah.

“Ini kegiatan rutin dari Korsupgah KPK Wilayah III. Tahun ini beberapa daerah diundang ke KPK, dan Tuban dijadwalkan pada 5 Agustus 2025. Fokusnya adalah perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya pencegahan korupsi dan transparansi anggaran,” kata Arif saat dikonfirmasi, Senin (05/08/25).

Namun, muncul polemik setelah Arif menyatakan bahwa tidak ada unsur legislatif yang turut serta dalam rombongan. Hal ini bertolak belakang dengan sejumlah foto yang beredar di media sosial, yang menunjukkan kehadiran Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, serta Sekretaris DPRD, Sri Hidajati, dalam kegiatan di Gedung Merah Putih KPK.

Publik pun mempertanyakan kejelasan informasi serta transparansi dari Pemkab Tuban terkait kunjungan ini. Kegiatan yang sejatinya bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, justru menimbulkan keraguan karena minimnya keterbukaan.

Hingga berita ini ditayangkan, Ketua DPRD Tuban Sugiantoro, dan Sekretaris DPRD Tuban, Sri Hidajati, belum memberikan keterangan resmi terkait keterlibatan unsur legislatif dalam kunjungan tersebut.

Sebagai informasi, Korsupgah Wilayah III KPK mencakup evaluasi terhadap perencanaan anggaran, penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), pengawasan pengadaan barang/jasa, penertiban aset daerah, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Tuban menjadi salah satu dari 15 daerah yang mendapat giliran evaluasi langsung pada triwulan ketiga tahun ini.

Pewarta Brendy