KOTA MADIUN || Matraman.Bratapos.com - Pro kontra netralitas posisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Kota Madiun 2024 menjadi sorotan berbagai pihak.

Bahwasanya berdasarkan regulasi yang ada, ASN diwajibkan untuk tetap netral dan tidak menunjukkan keberpihakan pada kandidat mana pun setelah penetapan calon oleh KPU pada 22 September 2024.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat politik Kokok Heru Purwoko, SH, MH, yang juga Direktur Masyarakat Transparansi Madiun (MTM) kepada media ini mengatakan bahwa semua yang mendaftar ke KPU belum siapa siapa mereka. Semua calon yang mendaftar harus melalui serangkaian tes dan penelitian administrasi, termasuk tes kesehatan yang komprehensif. 

"Karena itu merupakan hal penting untuk calon Pemimpin. Setelah semua tahapan tersebut dilalui, KPU akan menetapkan calon yang lolos pada 22 September 2024," ujarnya, Sabtu (31/8/2024).

Menurutnya, setelah penetapan calon yang lolos, semua ASN, TNI, dan Polri harus benar-benar netral, tidak boleh mengarahkan dukungan atau menunjukkan keberpihakan kepada calon tertentu.

"Disini ASN masih diperbolehkan mengikuti kampanye dengan syarat tidak menjadi peserta aktif, tidak ikut yel-yel, tidak mengarahkan pilihan, dan tidak menggunakan fasilitas negara," imbuh Kokok.

Lebih jauh, ia juga menjelaskan bahwa pada hari pemilihan, 27 November 2024, ASN memiliki hak pilih yang berbeda dengan TNI dan Polri. ASN diperbolehkan menggunakan hak pilihnya di bilik suara, menunjukkan bahwa netralitas mereka hanya berlaku di luar bilik suara.

"Dengan demikian, netralitas ASN dalam Pilkada Kota Madiun 2024 diharapkan dapat terjaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memastikan proses demokrasi berjalan dengan adil dan transparan," tandasnya.